Contact Center VPTI
Extension 2 : Keuangan
Senin - Sabtu : 08:00 - 17:00 WIB
(Setelah 17:00 WIB dapat menghubungi layanan WhatsApp Center No: 081289260790)
Annasa Rizki Kamalina & Hendra Wibawa
Kamis, 08/12/2022 02:00 WIB
Keinginan Presiden Joko Widodo mengekspor beras kini hanya tinggal rencana. Sebaliknya, pemerintah menugaskan Perum Bulog mengimpor beras untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah pada level aman.
Sepertinya belum lama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya mengekspor beras, seiring dengan peningkatan produksi komoditas itu di dalam negeri.
Dalam acara Pengarahan Presiden Kepada Kadin Provinsi se-Indonesia pada 23 Agustus 2022, Jokowi mengatakan China dan Arab Saudi meminta kiriman beras asal Indonesia. China, misalnya, meminta kiriman beras 2,5 juta ton, sedangkan Arab Saudi ingin mendapatkan 100.000 ton beras per bulan. Namun, Presiden tidak lantas menyetujuinya.
Presiden menyatakan peluang ekspor beras sangat mungkin karena produksinya melimpah. Bahkan, Indonesia patut bersyukur mampu mencapai swasembada beras di tengah ketidakpastian global. International Rice Research Institute (IRRI) memberi sertifikat pengakuan kepada Presiden karena Indonesia berhasil mencapai swasembada beras 2019—2021.
Sayangnya, keinginan untuk mengekspor beras ke China dan Arab Saudi tak kesampaian hingga kini. Artinya, keinginan Jokowi mengekspor beras juga tidak berumur panjang.
Sebaliknya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan persetujuan impor (PI) beras sebesar 500.000 ton kepada Perusahaan Umum Bulog guna menjaga stok beras nasional.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan PI beras sebagai upaya pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) milik Perum Bulog.
Setelah melalui proses lintas kementerian dan lembaga, Zulkifli menambahkan akhirnya menandatangni surat perintah dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berisi mengizinkan Perum Bulog melakukan impor beras.
“Maka saya sudah beri izin untuk impor, datangkan beras sebanyak 500.000 ton kapanpun diperlukan. Sekarang sudah dipesan karena Bulog pelaksananya,” katanya, Rabu (7/12).
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi hasil produksi beras nasional selama Januari—Desember 2022 sebesar 31,9 juta ton, sementara kebutuhan beras nasional pada tahun ini sekitar 30,2 juta ton. Dengan selisih itu, BPS mencatat ada surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
Sayangnya, ketersediaan stok beras Perum Bulog per 5 Desember 2022 sebesar 503.000 ton yang terdiri atas 196.000 ton atau 39% merupakan stok komersial dan 306.000 ton atau 61% merupakan stok CBP.
Awalnya, Zulkifli menolak dua kali permintaan impor berasa dari Perum Bulog karena laporan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyatakan ada surplus hampir 7 juta ton.
Dalam rapat terbatas, Presiden mempertanyakan keberadaan beras yang bisa diserap Perum Bulog. Alasannya adalah Perum Bulog harus segera menyerap beras seiring dengan proyeksi sisa stok beras sekitar 300.000 ton hingga akhir tahun ini, jika tidak ada tambahan beras melalui impor. Idealnya, Perum Bulog harus memiliki stok 1 juta—1,2 juta ton.
Selanjutnya, Zulkifli bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menyerap beras paling lama 18 hari.
“Akhirnya Ratas memutuskan karena bidang pangan ini sekarang ada Bapanas, dipimpin oleh Menko dan dihadiri Pak Presiden maka diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog tetapi harus membeli di luar negeri,” jelasnya.
Dia menyatakan telah mengeluarkan persetujuan impor beras dengan kuota 500.000 ton. “Tapi kalau perlunya 200.000 ton ya silakan karena yang tahu itu Bapanas dan Bulog,” ujarnya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan sudah melakukan impor beras sebanyak 200.000 ton dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Menurutnya, harga tersebut mengacu pada asumsi harga beras per kilogram sebesar Rp9.000.
Arief menyampaikan bahwa akan menyiapkan stok beras impor sebesar 200.000 ton dalam upaya mengamankan stok cadangan beras komersial dari luar negeri yang sewaktu-waktu bisa dikirim ke Indonesia.
Adapun, beras komersial yang akan didatangkan dari empat negara itu merupakan persediaan akhir 2022 sampai dengan menunggu panen raya pada Februari—Maret 2023.
Strategi itu guna memberikan keleluasan Perum Bulog dapat menyerap beras saat panen raya tiba sekaligus menjaga harga dasar beras di tingkat petani.
Hasil perhitungan Bapanas per 6 Desember 2022, stok CBP milik Perum Bulog makin menipis hingga menyentuh 295.337 ton.
Saat ini, stok beras milik Perum Bulog secara total, baik komersial maupun CBP, tersedia sebanyak 494.202 ton. “Sebenarnya, stok CBP kami itu sekarang tinggal 295.000 ton,” kata Arief.
Dari total stok beras 494.202 ton, stok komersial tersedia sebanyak 198.965 ton atau 40,24% dan stok CBP 295.337 ton atau 59,76%.
Arief mendorong stok komersial di Perum Bulog untuk dikonversi menjadi stok CBP agar dapat digunakan untuk intervensi pasar.
Hasil pantauan Bapanas, harga beras medium pada satu pekan terakhir telah naik 1,16%. Per 6 Desember 2022, harga beras medium berada di posisi Rp11.323 per kg.
PERLINDUNGAN PETANI
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir bergerak cepat mengimplementasikan program perlindungan bagi petani setelah mendapatkan tugas dari Presiden dalam Rapat Kabinet Selasa (6/12).
Salah satu tujuan instruksi itu adalah perlindungan petani yang terancam panennya gagal terserap maksimal oleh pasar.
Program yang disiapkan adalah BUMN menjadi off taker atau pembeli yang menyerap produksi petani saat panen.
“Tadikan bicara mengenai resesi pangan yang harus diantisipasi karena itu kami dari BUMN mendorong kemungkinan yang sudah dibicarakan bapak Presiden bagaimana BUMN menjadi off taker,” ujarnya.
Saat ini, Erick membuat skema terkait dengan langkah BUMN menyerap produksi petani.
Kementerian BUMN sedang menyiapkan skema penugasan pada sejumlah BUMN yang terlibat.
Tak hanya BUMN selaku penyerap bahan pokok, dia juga menguaskan himpunan bank milik negara yang akan terlibat dalam program perlindungan bagi petani.
Erick mengatakan kebijakan penyerapan produksi petani ini akan sangat penting bagi perekonomian mikro maupun makro.
Selain akan menjamin kelangsungan perekonomian para petani, kebijakan itu bisa menghasilkan efek domino bagi seluruh rantai pasok pangan nasional. (Rinaldi Mohammad Azka).
(Sumber: Bisnis.com)