Contact Center VPTI
Extension 2 : Keuangan
Senin - Sabtu : 08:00 - 17:00 WIB
(Setelah 17:00 WIB dapat menghubungi layanan WhatsApp Center No: 081289260790)
Indra Gunawan & Hendra Wibawa
Selasa, 27/06/2023 02:00 WIB
Kementerian Perdagangan mulai menerapkan kebijakan pengendalian impor bahan pangan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan pengendalian tersebut perlu dilakukan setelah realisasi impor bahan pangan selalu naik dari tahun ke tahun.
Pada 2004, dia memaparkan impor gandum kala itu hanya 2 juta ton—3 juta ton per tahun. Namun, Zulkifli melanjutkan importasi gandum kini telah mencapai 13 juta ton per tahun.
Komoditas lain berupa bawang putih volume impornya sudah mencapai 600.000 ton per tahun naik pesat dibandingkan dengan periode 2004 yang hanya 25.000 ton—30.000 ton per tahun.
Begitu juga komoditas gula yang pada 2004 volume impornya hanya sekitar 2 juta ton—3 juta ton, kini lebih dari 5 juta ton per tahun.
Tidak hanya komoditas bahan pangan pokok, Zulkifli juga mengungkapkan volume impor buah-buahan juga meningkat pesat dari hanya 50.000 ton per tahun pada 2004, kini sudah hampir menyentuh 1 juta ton.
“Maka dari itu, saya meminta arahan Bapak Presiden apakah boleh mengendalikan impor. Dengan kendalikan impor diharapkan produksi dalam negeri meningkat,” katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak 2023 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (26/6).
Dengan pengendalian impor, Zulkifli berharap produksi bahan pangan di dalam negeri bakal meningkat. Dia menegaskan kebijakan pengendalian impor bahan pangan merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan. “Saya mengurusi impor dan ekspor, tapi saya tidak termasuk yang suka impor sebetulnya,” tegasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan pemerintah mau tidak mau juga harus melakukan importasi demi menjaga kestabilan harga pangan. Pada 2023, Perusahaan Umum Bulog ditugaskan pemerintah mengimpor beras 2 juta ton.
Selain beras, dia menegaskan kebutuhan daging nasional sekitar 40% masih dipenuhi dari luar negeri. Adapun, pemenuhan gula konsumsi sekitar 20% juga harus impor sedangkan kebutuhan industri impor bahkan mencapai 100%.
“Untuk mendorong industri manufaktur makanan dan minuman terpenuhi bahan bakunya dari luar negeri dan 100% impor gula untuk kebutuhan makanan dan minuman,” ucap Musdhalifah.
Belum lagi gula, dia menyatakan pemenuhan industri susu masih didominasi impor hingga 80% dari total kebutuhan. Hal yang sama untuk bawang putih dengan 80% dari impor.
“Kita masih datangkan dari luar, sedangkan lainnya kita kelola secara transparan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas,” ujarnya.
Khusus komoditas beras, Musdhalifah mengungkapkan Perum Bulog sudah menggelontorkan 605.000 ton bantuan sosial berupa beras per 23 Juni dari total 640.000 ton.
Dengan penyaluran beras murah tersebut, dia berharap inflasi akibat fluktuasi harga beras bisa dikendalikan. “Dengan adanya penyaluran beras murah kita harapkan akan mampu menekan harga sebesar 0,15% dibandingkan April 2023,” kata Musdhalifah.
HARGA PANGAN
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan Bapanas terus melakukan stabilisasi harga dan pasokan bahan pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Alhamdulilah inflasi nasional Mei 4%, terus menurun. Pak Presiden terus menyampaikan tidak boleh berpuas diri tantangan ke depan tidak mudah. El Nino dan instabilitas pasokan menjadi tantangan yang harus kita hadapi,” ujar Arief.
Dia menuturkan program GPM atau pasar murah digelar di 342 titik yang tersebar di 37 provinsi dan 301 kabupaten/kota. Program itu berkolaborasi dengan produsen hingga pedagang untuk menjaga stabilisasi harga pangan.
Dia menjamin program pasar murah tidak mengganggu harga pangan di level produsen hingga pedagang.
Menurutnya, pelaksanaan GPM akan menyediakan berbagai bahan pangan pokok dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar, seperti beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran, dan buah-buahan.
“Di hulu kita arus jaga, tingkat produksi harus di atas harga tingkat produksi petani dan wajar. Kemudian di hilir dijaga supaya daya beli masyarakat terjangkau,” kata Arief.
Dia menuturkan bahwa peluncuran GPM menjadi aksi nyata peran pemerintah menjaga inflasi pangan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pasar murah bertajuk GPM Serentak Nasional diinisiasi oleh Bapanas bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, Bank Indonesia, pemda hingga asosiasi.
Editor : Hendra Wibawa
(Sumber: bisnis.com)