• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 192 Tahun 2021 tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Baterai Lithium Tidak Baru
• Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 193 Tahun 2021 tentang Penetapan PT. Superintending Company Of Indonesia (Persero) Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Baterai Lithium Tidak Baru

Note: Click one of text to download (download) Related Minister of Trade Regulations.

Lithium Batteries Are Not New as Raw Materials for the Lithium Battery Industry to Support the Acceleration of the Growth of the Battery-Based Electric Motor Vehicle Industry.

Technical Verification or Search includes:

1. The importer's identity is clear and correct;
2. IP Number and Date-Lithium Battery Not New;
3. Types of Non-New Lithium Batteries along with descriptions of imported goods, volume and Harmonized System (HS) codes;
4. Country of origin;
5. Destination port; and
6. Other provisions required by laws and regulations.