• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
• Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 192 Tahun 2021 tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Baterai Lithium Tidak Baru
• Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 193 Tahun 2021 tentang Penetapan PT. Superintending Company Of Indonesia (Persero) Sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Baterai Lithium Tidak Baru

Note : Klik salah satu text untuk mengunduh (download) Permendag terkait.

Baterai Lithium Tidak Baru sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Verifikasi atau Penelusuran Teknis meliputi:

1. Identitas importir dengan jelas dan benar;
2. Nomor dan tanggal IP-Baterai Lithium Tidak Baru;
3. Jenis Baterai Lithium Tidak Baru beserta uraian barang volume dan kode Harmonized System (HS) yang diimpor;
4. Negara asal;
5. Pelabuhan tujuan; dan
6. Ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.