{"id":2491,"date":"2026-06-04T11:47:28","date_gmt":"2026-06-04T04:47:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scisi.co.id\/?p=2491"},"modified":"2026-06-04T12:19:17","modified_gmt":"2026-06-04T05:19:17","slug":"hal-penting-tentang-sertifikasi-halal-produk-impor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scisi.co.id\/zh\/blog\/hal-penting-tentang-sertifikasi-halal-produk-impor\/","title":{"rendered":"Hal Penting tentang Sertifikasi Halal Produk Impor"},"content":{"rendered":"

Sertifikasi Halal Menjadi Kewajiban bagi Produk Impor<\/strong><\/p>\n

Banyak pelaku usaha masih beranggapan bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku bagi produk yang diproduksi di dalam negeri. Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, produk impor yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia juga wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan jenis produk yang diatur pemerintah.<\/p>\n

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pemerintah menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai kelompok produk akan berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026.<\/strong><\/p>\n

Dengan meningkatnya arus perdagangan internasional dan masuknya berbagai produk dari luar negeri, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi aspek kehalalan dan keamanan (thayyib), serta menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n

Dasar Hukum Sertifikasi Halal<\/strong><\/p>\n

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam:
\n\u2022\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
\n\u2022\tPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; dan
\n\u2022\tPeraturan pelaksana lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah.<\/p>\n

Berdasarkan regulasi tersebut, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai tahapan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah.<\/p>\n

Peran BPJPH dalam Penerbitan Sertifikat Halal<\/strong><\/p>\n

Sertifikat Halal merupakan pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<\/p>\n

Penerbitan sertifikat halal dilakukan berdasarkan penetapan kehalalan produk yang telah melalui proses pemeriksaan dan\/atau pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta penetapan kehalalan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n

Keberadaan sertifikat halal memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjamin hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.<\/p>\n

Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)<\/strong><\/p>\n

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan\/atau pengujian kehalalan produk.<\/p>\n

Untuk produk impor, audit halal dilakukan terhadap fasilitas produksi di negara asal guna memastikan bahwa seluruh bahan baku, proses produksi, fasilitas, sistem jaminan produk halal, hingga rantai pasok memenuhi ketentuan halal yang berlaku.<\/p>\n

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan status kehalalan produk sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH.<\/p>\n

Produk Impor yang Wajib Bersertifikat Halal<\/strong><\/p>\n

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai 18 Oktober 2026 mencakup berbagai kelompok produk, antara lain:<\/p>\n

1.\tMakanan;
\n2.\tMinuman;
\n3.\tProduk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan;
\n4.\tKosmetik;
\n5.\tProduk kimiawi;
\n6.\tProduk rekayasa genetik;
\n7.\tObat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; serta
\n8.\tBarang gunaan tertentu, antara lain:<\/p>\n