Indonesia berencana mengimpor tujuh komoditas pangan guna memenuhi stok cadangan pangan tahun ini, mulai dari impor beras khusus hingga gula konsumsi.

Ni Luh Anggela - Bisnis.com

Sabtu, 12 April 2025 | 12:32

Indonesia berencana mengimpor tujuh komoditas pangan guna memenuhi stok cadangan pangan tahun ini. Komoditas itu mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi.

Merujuk Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Maret 2025, pemerintah berencana mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 416.220 ton hingga Desember 2025.

Namun, impor beras pada 2025 hanya untuk kebutuhan beras industri dan beras khusus. Mengingat, Indonesia tahun ini telah berkomitmen untuk menutup keran impor beras umum atau cadangan beras pemerintah (CBP).

“Tidak ada impor beras umum atau CBP 2025, impor beras 2025 hanya merupakan impor beras industri dan beras khusus,” demikian bunyi Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diterima Bisnis dari Bapanas, Jumat (11/4/2025).

Lebih lanjut, pemerintah hingga akhir 2025, juga berencana untuk mendatangkan 859.933 ton jagung dari luar negeri, 2,05 juta ton kedelai, 495 ton bawang merah, dan 587.277 ton bawang putih. Kemudian, 485.031 ton daging ruminansia seperti daging sapi dan kerbau, serta gula konsumsi sebanyak 190.000 ton tahun ini.

Adapun, importasi dilakukan lantaran stok yang ada saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Komoditas kedelai misalnya. Masih merujuk data Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025, stok awal 2025 tercatat sebanyak 313.665 ton dengan perkiraan produksi kedelai tahun ini mencapai 78.376 ton.

Sementara itu, kebutuhan tahunan untuk komoditas ini mencapai 2,62 juta ton sehingga diperlukan pengadaan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya menegaskan, pemerintah tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri. Neraca komoditas yang disusun pun, kata dia, tentunya selalu mengusung semangat melindungi petani dan peternak Indonesia.

“Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama. Nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri. Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir,” jelas Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/4/2025).

Dia menuturkan, proyeksi yang disusun pemerintah memuat angka-angka yang kredibel dengan tetap melindungi kepentingan produsen dalam negeri. Arief memastikan, pengadaan luar negeri akan diupayakan tidak memberi dampak disruptif.

Berikut daftar tujuh komoditas yang diimpor Indonesia tahun ini:

1. Beras 416.220 ton
2. Jagung 859.933 ton
3. Kedelai 2,05 juta ton
4. Bawang Merah 495 ton
5. Bawang putih 587.277 ton
6. Daging sapi-kerbau 485.031 ton
7. Gula konsumsi 190.000 ton

(Sumber: bisnis.com)

Menkeu Sri Mulyani berencana melakukan deregulasi yang memudahkan aktivitas impor produk dari dalam Amerika Serikat (AS)

Lukman Nur Hakim - Bisnis.com

Rabu, 9 April 2025 | 09:28

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi sejumlah peraturan guna mengakselerasi ekspor-impor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga berencana menghapus kuota impor dan peraturan teknis (pertek).

Prabowo, kata Sri Mulyani, melihat penghapusan kuota impor tidak akan berdampak pada penerimaan negara. Penghapusan akan meringankan perusahaan dalam melakukan ekspor.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025, akan memangkas waktu pemeriksaan pajak dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Regulasi tersebut juga membuat transfer pricing menjadi lebih cepat dari semula maksimum 24 bulan menjadi 10 bulan. Pemerintah juga berencana untuk menghapus kuota impor.

“Penghapusan kuota impor dan peraturan teknis, ini disampaikan oleh bapak Presiden, akan sangat membantu karena  kuota itu tidak memberikan penerimaan negara, menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidak transparanan. Kalau ini dihapus akan sangat menentukan perbaikan dari sisi ekspor impor Indonesia,” kata Sri  Mulyani di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).

Kemudian untuk pemulihan perdagangan atau trade remedies, kata Sri Mulyani, menteri perdagangan dan menteri koordinator bidang perekonomian akan berdiskusi guna mempersingkat waktu.

“Semua minta agar bea masuk dan imbalan safeguard bisa dilakukan dan dipercepat dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan kementerian dan lembaga yang lain. Kami akan melakukan reform termasuk di bidang bea dan pajak juga prosedur  agar ini mengurangi beban seperti penekanan presiden, ini adalah waktu yang tepat untuk deregulasi dan reform yang lebih ambisius,” kata Sri Mulyani.

Berikut Rekap Kebijakan yang Disiapkan Pemerintah untuk Memudahkan Dunia Usaha

Implementasi coretax

-Layanan perpajakan dan restitusi otomatis

-Percepatan waktu proses pemeriksaan dan proses keberatan

-Sistem validasi yang terhubung dengan instansi lain untuk mempercepat layanan

Penyederhanaan proses restitusi pajak (PMK No. 199 tahun 2024)

-WP OP dengan nilai lebih bayar pajak penghasilan tidak sampai Rp100 juta diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan, pengurangan sanksi dalam hal saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak

-Per 1 Januari 2025 penelitian dan validasi pengembalian lebih bayar PPN otomatis oleh coretax

Percepatan pemeriksaan pajak (PMK 15 Tahun 2025 tanggal 15 Februari 2025)

-Untuk jangka waktu pemeriksaan dipersingkat 50% dari 12 bulan menjadi 6 bulan

-Pemeriksaan WP grup dan transfers pricing semula maksimum 24 bulan menjadi 10 bulan

Penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor

-Perbaikan proses perizinan berbasis data sesuai supply-demand

-Pergeseran pengawasan dari border ke pos border. pengawasan di border hanya untuk barang/bahan terkait kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).

Kebijakan lainnya

-Harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan kepabeanan atas aktivitas impor dan ekspor. memperhatikan keselarasan kebijakan hulu dan hilir, dan menimilkan restitusi

-Perbaikan proses kerja berkat kebijakan perlindungan perdagangan untuk mendukung daya saing pelaku usaha

-Fasilitas aktivitas impor dengan meminimalkan persyaratan kouta maupun perijinan teknis

(Sumber: bisnis.com)

Mendag Budi Santoso mengatakan pihaknya akan segera mengeluarkan persetujuan impor gula menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.

Rika Anggraeni - Bisnis.com

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:28

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM (raw sugar) sebanyak 200.000 ton. Rencana importasi gula ini mengacu keputusan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama Kementerian di bidang Pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya akan segera mengeluarkan persetujuan impor gula.

Adapun, importasi gula ini dilakukan guna mengantisipasi risiko fluktuasi harga gula konsumsi, terutama jelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idulfitri.

Di samping itu, dibukanya keran impor gula ini juga untuk penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di BUMN Pangan. Pemerintah juga memastikan importasi gula ini bukan dalam bentuk gula kristal putih (GKP).

“Nanti saya cek lagi ya, tapi kalau sudah ditetapkan di rakortas, sudah masuk ke kami langsung kita keluarkan [persetujuan impor gula mentah],” kata Budi singkat saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan persetujuan impor gula dari Kemendag masih dalam proses, meski keran impor 200.000 ton gula kristal mentah (GKM) sudah diputuskan dalam rakortas.

Adapun, Arief menargetkan 200.000 ton GKM impor itu bisa masuk ke Indonesia sebelum masa panen tebu lokal pada periode April—Mei 2025.

“April Mei itu tebu lokal panen, fokus tebu lokal. Jadi jangan sampai nanti ada impor [200.000 ton GKM], tebu lokal harganya rendah,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Bapanas mendorong kementerian teknis atau Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk segera mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) importasi sehingga Kemendag dapat mengeluarkan persetujuan impor gula.

Adapun, alasan rekomtek berada di kementerian teknis untuk mendorong produksi dalam negeri. “Kalau produksi dalam negeri sudah naik, maka impor harus diturunin. Kalau poduksi jatuh maka perlu naikin impor, rekomendasinya kementerian teknis,” tandasnya.

(Sumber: bisnis.com)

Inovasi produk TPT yang menyangkut aspek keberlanjutan dinilai dapat meningkatkan daya saing melawan produk impor ilegal di pasar.

Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com

Sabtu, 16 November 2024 | 18:13

Inovasi produk tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyangkut aspek sustainability atau keberlanjutan dinilai dapat meningkatkan daya saing sekaligus kunci melawan produk impor ilegal di pasar.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan aspek keberlanjutan harus diterapkan seiring pergeseran era manufaktur ke arah industri hijau atau berwawasan lingkungan.

"Industri TPT dapat menggali poensi ini baik dari segi desain dan spesifikasi produk, hingga standar industri yang dipersyaratkan,” kata Andi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (16/11/2024). 

Menurut Andri, industri TPT nasional saat ini harus meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan melalui penerapan standar mutu produk dan sistem manajemen mutu, serta memperhatikan prinsip-prinsip industri hijau.

Dalam hal ini, pihaknya berupaya memberikan pembinaan dalam hal pemilihan bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat mendorong industri memberikan kualitas terbaik dibandingkan produk impor ilegal. 

Terlebih, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari dengan nilai mencapai Rp30 triliun per tahun. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong untuk memperluas akses pasarnya ke negara-negara nontradisional yang potensial. Selain itu, Kemenperin juga memfasilitasi industri TPT dapat memanfaatkan perjanjian kerja sama perdagangan yang telah terjalin saat ini, salah satunya dengan Korea Selatan.   

“Apalagi, proyeksi pertumbuhan pasar TPT dan alas kaki sepanjang tahun 2024-2028 akan sebesar 3,17%, dengan diikuti proyeksi untuk produk pakaian jadi sebesar 2,81%,” ungkapnya. 

Di sisi lain, proyeksi revenue bakal mencapai US$798,4 miliar pada tahun 2028, dan menjadikan Asia sebagai pasar terbesar dibandingkan kawasan lainnya. 

“Saat ini, Korea Selatan menjadi negara tujuan ekspor TPT yang menduduki urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang, dengan nilai ekspor tahun 2023 sebesar US$492,77 juta, dengan pangsa pasar 4,24%,” sebutnya.

(Sumber: bisnis.com)

M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia

15 November 2024 10:20

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 2,47 miliar pada Oktober 2024. Capaian ini sekaligus menunjukkan surplus selama 54 bulan beruntun.

"Neraca dagang Indonesia telah mencatatkan surplus 54 bulan berturut sejak Mei 2020," ungkap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Jumat (15/11/2024)

Adapun ekspor Indonesia mencapai US$24,41 miliar sepanjang Oktober 2024. Nilai ekspor ini naik 10,69% dibandingkan pada bulan September lalu.

Sementara impor mencapai US$ 21,94 miliar. Impor mampu tumbuh 17,49% didorong oleh kenaikan impor nonmigas.

Amalia menyebutkan, surplus perdagangan pada Oktober lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun bulan yang sama pada 2023.

"Kondisi surplus ini ditopang oleh surplus untuk komoditas nonmigas dimana penyumbang utama adalah dari komoditas mineral, minyak dan hewan nabati serta besi dan baja," jelasnya.

(Sumber: cnbcindonesia.com)

Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir pada Kamis (3/10/2024).

Lukman Nur Hakim - Bisnis.com

Jumat, 4 Oktober 2024 | 19:45

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir pada Kamis (3/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Mendag Zulhas menyampaikan terkait dengan arah dan strategi kebijakan pemerintahan mendatang. 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan Dubes Kamala, Zulhas mengungkapkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerja sama bidang ekonomi, khususnya perdagangan.

“Dubes Kamala menyebutkan bahwa iklim ekonomi yang baik di Indonesia makin menarik pengusaha asal AS untuk melakukan perdagangan dan investasi di Indonesia,” kata Zulhas dari laman resmi Kemendag, Jumat (4/10/2024).

Di sisi lain, Juru Bicara Kedutaan Besar AS Jamie Ravetz mengatakan pertemuan tersebut fokus pada peluang untuk memajukan hubungan perdagangan AS-Indonesia. 

Topik diskusi meliputi tujuan ekonomi yang ditetapkan dalam Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia dan pembaruan peraturan impor dan ekspor terkini yang memengaruhi perdagangan dan perniagaan di Indonesia.

“Perdagangan dua arah antara Amerika Serikat dan Indonesia meningkat dari 29 miliar dolar AS pada tahun 2018 menjadi 40,5 miliar dolar AS pada 2023,” kata Jamie dalam keteranganya.

Jamie menuturkan, pihaknya menyambut baik upaya Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi berkualitas tinggi.

Selain itu pihaknya juga menghargai upaya Indonesia untuk memperjuangkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) guna mengatasi tantangan abad ke-21, seperti transformasi digital, ketahanan rantai pasokan, dan transisi energi bersih.

“Peningkatan 40 persen yang hanya dalam waktu lima tahun tersebut menunjukkan semakin pentingnya hubungan ekonomi kedua negara – dan kita punya ruang untuk tumbuh,” ujarnya.

(Sumber: bisnis.com)

Selasa, 01 Oktober 2024 / 18:00 WIB

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

Krisis baja China dianggap akan semakin memperbesar peluang Indonesia menjadi negara target 'buangan' baja yang tidak terserap oleh negara tirai bambu tersebut.

Mengutip Bloomberg, pada paruh pertama tahun ini China mencatat hampir tiga perempat dari produsen baja mengalami kerugian dan kebangkrutan. Termasuk diantaranya pemain-pemain besar baja, seperti Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co, Gansu Jiu Steel Group dan Anyang Iron & Steel Group Co.

Krisis ini disebabkan oleh menurunnya permintaan dalam negeri sehingga satu-satunya jalan adalah melakukan ekspor ke negara-negara lain.  Adapun, langkah ini dinilai akan berdampak pada peningkatan praktik dumping produk baja dari China ke Indonesia.

Untuk diketahui, dumping merupakan praktik perniagaan tidak sehat (unfair trade) yang dilakukan suatu negara dengan cara menjual atau 'membuang' (dump) barang buatannya ke luar negeri, dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Otomatis, jika ini terjadi maka industri baja dalam negeri juga akan semakin tertekan.

Terkait hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, pihaknya telah melihat adanya peningkatan produksi baja dari China, meski begitu Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif berharap kondisi oversuplay ini tidak berpengaruh pada industri baja dalam negeri.

"Kami memang beberapa bulan terakhir sudah mencermati adanya oversuplay di negara Tiongkok, produk-produk tertentu seperti baja, elektronik, tekstil, keramik, dan tentu juga kita berharap oversuplay disana tidak menjadi beban bagi industri dalam negeri. Tapi posisi Kemenperin untuk melindungi industri dalam negeri sehingga bisa berdaya saing yang tinggi baik di pasar domestik dan global," ungkap Febri saat ditemui Kontan, Senin (30/09).

Adapun, saat ditanya apakah BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) bisa diterapkan untuk menjegal masuknya produk baja China, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan hal ini bisa saja diterapkan namun Kemenperin tidak memiliki wewenang secara langsung untuk mengeluarkan peraturan BMAD tersebut.

"Untuk BMAD, kami menilainya kita sah-sah saja memberlakukan karena kita tau juga ada oversupplay. Tapi perlu diingat, namanya dumping juga ada penyelidikan yang butuh waktu lama. Kalau sudah BMAD tapi pengawasan kita begini saja, juga tidak terbendung juga (impornya)," jelasnya.

Ia menambahkan, peraturan terkait BMAD hanya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Tapi sekali lagi Kemenperin tidak sendiri, karena penerbitnya itu di Menteri Keuangan, ini harus punya frekuensi yang sama," tutupnya.

Sebagai tambahan, mengutip dari data Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terdapat beberapa kasus impor baja yang melibatkan China yang tercatat dalam Sunset Review III Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas atau Hot Rolled Coil (HRC).

Dan saat ini terdapat beberapa produk baja asal China yang telah dan dalam proses dikenakan dengan rentang bea masuk antidumping atau BMAD dengan rentang sekitar 6%—26%. 

(Sumber: kontan.co.id)

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

18 September 2024 06:55

Impor bahan pangan naik selama Januari-Agustus 2024, dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Impor bahan pangan yang naik itu di antaranya Gandum dan meslin, gula, serta beras.

"Sepanjang Januari-Agustus 2024 impor gandum dan meslin, gula, beras telah sumbang 5,07%, terhadap total impor non migas Indonesia," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Khusus untuk gandum dan meslin, pada Januari-Agustus 2024 naik 3,84% menjadi senilai US$ 2,56 miliar dari periode Januari-Agustus 2023 yang sebesar US$ 2,46 miliar. Secara volume mencapai 8,43 juta ton, atau naik 25,35% dari sebelumnya 6,73 juta ton.

Negara asal utama impor untuk komoditas gandum dan meslin Indonesia berasal dari Australia sebesar 2,27 juta ton atau senilai US$ 707,39 juta pada Januari-Agustus 2024, diikuti Kanada 1,82 juta ton atau senilai US$ 639,71 juta, dan Argentina 1,32 juta ton dengan nilai US$ 373,56 juta.

Untuk komoditas beras, impornya mencapai 3,05 juta ton pada periode Januari-Agustus 2024, atau naik 91,85% dibanding periode yang sama tahun lalu seberat 1,59 juta ton. Adapun secara nilai mencapai US$ 1,91 miliar atau naik 121,34% dari sebelumnya US$ 863,62 juta.

Impor beras pada periode Januari-Agustus 2024 ini paling banyak berasal dari Thailand seberat 1,13 juta ton dengan nilai US$ 734,78 juta, Vietnam 0,87 juta ton senilai US$ 542,86 juta, lalu dari Pakistan seberat 0,46 juta ton dengan nilai US$ 290,56 juta.

Untuk gula, volume impornya pada periode Januari-Agustus 2024 seberat 3,38 juta ton atau menjadi salah satu yang turun sekitar 2,58% dibanding periode yang sama tahun lalu seberat US$ 3,46 juta ton. Dari sisi nilai, mengalami pembengkakan 5,53% dari US$ 1,89 miliar menjadi US$ 1,99 miliar.

Gula impor itu mayoritas berasal dari Brazil dengan berat 1,96 juta ton atau senilai US$ 1,15 miliar, sedangkan Thailand seberat 0,89 juta ton dengan nilai US$ 533,78 juta. dan terbesar ketiga dari Australia 0,42 juta ton dengan nilai US$ 241,31 juta.

"Jadi Januari hingga Agustus 2024 terhadap Januari-Agustus 2023, gandum dan meslin ini naik 3,84%, kemudian gula naik 5,53%, dan sementara untuk beras naik 121,34%," ungkap Pudji.

(Sumber: cnbcindonesia.com)

Selasa, 17 September 2024 / 11:36 WIB

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

Impor Indonesia pada Agustus 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pada Agustus 2024 mencapai US$ 20,67 miliar atau turun 4,93% month on month (mom) jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 21,74 miliar.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa nilai impor minyak dan gas (migas) pada periode tersebut mencapai US$ 2,65 miliar, atau turun 25,56% MoM jika dibandingkan Juli 2024.

Sementara nilai impor nonmigas mencapai US$ 18,02 miliar, atau turun 0,89% MoM jika dibandingkan bulan sebelumnya.

"Penurunan nilai impor secara bulanan ini disebabkan oleh penurunan nilai impor migas dengan andil sebesar -4,18%, sementara andil penurunan nilai impor non migas sebesar -0,75%, " kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (17/9).

Meski begitu, Pudji melihat impor Agustus 2024 yang mencapai US$ 20,67 miliar justru meningkat 9,46% year on year (YoY) atau secara tahunan dibandingkan Agustus 2023.

Dia menambahkan, nilai impor migas mengalami penurunan 0,51% secara tahunan yang disebabkan oleh penurunan rata-rata harga agregat.

Sementara itu untuk non migas nilainya naik sebesar 11,09% secara tahunan dengan komoditas yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas biji logam perak dan abu yang meningkat 126,92%.

(Sumber: kontan.co.id)

Kamis, 15 Agustus 2024 / 15:33 WIB

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pada bulan Juli 2024 mencapai US$ 21,74 miliar, atau meningkat 17,82% bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 18,45 miliar.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dilihat menurut penggunaannya, impor meningkat ini didorong impor barang konsumsi, bahan baku penolong, hingga barang modal tercatat mengalami peningkatan.

“Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal mengalami peningkatan,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Kamis (15/8).

Nilai impor barang konsumsi mencapai US$ 2,07 miliar atau naik 16,79% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 1,78 miliar. Kemudian, impor bahan baku penolong mencapai US$ 2,03 miliar, naik 17,21% dari bulan sebelumnya sebesar US$ 13,67 miliar.

Impor barang modal mencapai US$ 3,64 miliar  atau naik 21,21% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 3 miliar.

“Namun secara tahunan impor barang konsumsi mengalami penurunan, sedangkan impor bahan baku penolong dan barang modal mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Secara tahunan impor barang konsumsi turun 0,81%, impor bahan baku penolong meningkat 15,17%, dan impor barang modal meningkat 2,04%.

(Sumber: kontan.co.id)