CNN Indonesia
Rabu, 15 Mei 2024 11:55 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$3,56 miliar pada April 2024 ini. Surplus ini lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar US$4,58 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan meski neraca dagang April ini surplus, namun turun baik secara bulanan maupun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dengan demikian maka neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 atau selama empat tahun beruntun," ujar Pudji dalam konferensi pers, Rabu (15/5).

Menurutnya, surplus neraca dagang lebih ditopang oleh nonmigas sebesar US$5,17 miliar dengan komoditas yang menyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja.

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang April 2024:

Ekspor
Ekspor Indonesia sepanjang April 2024 tercatat US$19,62 miliar atau turun 12,97 persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar US$22,54 miliar. Sedangkan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya naik 1,72 persen yang sebesar US$19,28 miliar.

Ekspor migas tercatat senilai US$1,35 miliar pada bulan lalu atau naik 5,03 persen dari Maret 2024. Sedangkan ekspor nonmigas turun 14,06 persen dari US$21,25 miliar menjadi US$18,27 miliar.

"Total nilai ekspor menurun secara bulanan namun mengalami peningkatan secara tahunan. Secara bulanan, penurunan terjadi di sektor migas," kata Pudji.

Menurut sektornya, ekspor industri pengolahan tercatat sebesar US$14 miliar, pertambangan dan lainnya US$3,97 miliar, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar US$290 juta.

Sementara, untuk komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, nilai ekspornya meningkat pada April 2024 dibandingkan bulan sebelumnya. Batu bara naik 1,84 persen dari US$2,56 miliar menjadi US$2,61 miliar.

Lalu, ekspor besi dan baja naik 1,91 persen dari US$2,13 miliar menjadi US$2,17 miliar. Sedangkan, ekspor minyak kelapa sawit turun 10,49 persen dari US$1,56 miliar menjadi hanya US$1,39 miliar.

Secara kumulatif (Januari-April) total nilai ekspor tercatat sebesar US$81,92 miliar. Realisasi ini turun 5,12 persen dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar US$86,35 miliar.

Untuk negara tujuan ekspor Indonesia yang utama adalah China, India, Amerika Serikat (AS), ASEAN, dan Uni Eropa.

Impor
Nilai impor Indonesia pada April 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 10,60 persen dari sebesar US$17,96 miliar pada Maret menjadi US$16,06 miliar. Penurunan kinerja impor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas masing-masing 11,01 persen dan 10,51 persen.

Menurut penggunaannya, semua impor turun. Bahan baku penolong minus 9,28 persen (mtm), barang konsumsi anjlok 23,96 persen dan modal turun 8,10 persen.

Secara kumulatif (Januari-April), total nilai impor mencapai US$70,95 miliar. Realisasi ini naik 0,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US$70,30 miliar.

(Sumber: cnnindonesia.com)

Kemendag menjelaskan alasan produk bawang putih tetap pakai rekomendasi impor produk hortikultura atau RIPH dari Kementan.

Dwi Rachmawati - Bisnis.com

Selasa, 7 Mei 2024 | 13:56

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap mewajibkan syarat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk bawang putih kendati produk hortikultura lain mendapatkan relaksasi.

Kemendag melalui Permendag No. 7/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor resmi menghapus RIPH sebagai syarat penerbitan izin impor produk hortikultura. Namun, perampingan syarat impor itu tidak berlaku bagi bawang putih yang tetap memerlukan RIPH untuk pengadaannya.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengatakan, alasan tetap diberlakukannya RIPH untuk izin impor bawang putih lantaran komoditas strategis itu telah masuk dalam neraca komoditas (NK) transisi.

Menurutnya, dimasukkannya bawang putih ke dalam NK transisi merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam rapat koordinasi (rakor) antara kementerian/lembaga. Namun, dia memastikan bahwa syarat RIPH seluruhnya berada di ranah Kementan yang berkaitan dengan wajib tanam.

Dia pun menjelaskan, masuknya bawang putih di dalam NK transisi menyebabkan importasi diatur lebih ketat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan produksi di dalam negeri.

"Karena kita harus mengatur [impor], masih ada petani yang harus dilindungi," ujar Budi saat dihubungi, Jumat (7/5/2024).

Selain itu, Budi mengeklaim bahwa importasi yang terukur pada bawang putih juga menjadi strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Adapun data Kemendag mencatat harga bawang putih grade B (Honan) pada 3 Mei 2024 sebesar Rp45.400 per kilogram telah naik 5,05% dibandingkan harga pada April 2024.

"Kita juga harus mengatur harganya, karena ini impor hanya dari China, jika tidak dikendalikan bisa saja nanti dimonopoli ketika permintaan tinggi, harga jadi naik," jelasnya.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (6/5/2024) pukul 07.10 WIB, aneka bawang seperti bawang merah dan bawang putih turut parkir di level tinggi, masing - masing naik 3,58% menjadi Rp52.130 per kg dan naik 8,59% menjadi Rp46.910 per kg.

Sebelumnya, Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Arif Sulistiyo mengatakan, bahwa lewat aturan terbaru itu, nantinya importir tidak lagi memerlukan RIPH dari Kementan untuk mengimpor sejumlah produk hortikultura. Keputusan itu sebagai respons pemerintah terhadap masukkan dari Asosiasi Importir Eksportir Buah dan Sayur Segar Indonesia (Asepsindo).

Dia menjelaskan, dalam beleid terbaru itu, dokumen impor untuk produk hortikultura yang belum masuk dalam neraca komoditas (NK) hanya dipersyaratkan berupa sertifikan Good Agriculture Practices (GAP) dan Statement Letter, rencana distribusi untuk importir berstatus NIB API-U, atau rencana produksi untuk importir berstatus NIB API-P.

"Untuk produk hortikultura tetap menggunakan instrumen PI [persetujuan impor] tapi persyaratannya tidak lagi menggunakan RIPH," ujar Arif, Kamis (2/5/2024).

(Sumber: bisnis.com)

Bulog menyebut stok beras RI saat ini merupakan yang tertinggi sejak 2020, tetapi 1,3 juta ton di antaranya berasal dari impor.

Dwi Rachmawati - Bisnis.com Jumat, 3 Mei 2024 | 14:26

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membeberkan kondisi stok beras Bulog saat ini.

Dia menyebut data terbaru mencatat stok beras di gudang Bulog mencapai 1,63 juta ton, tersebar di seluruh wilayah kerja Bulog. Diklaim, jumlah stok beras Bulog saat ini menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir sejak Januari 2020.

"Saat ini stok Bulog salah satu yang tertinggi dalam empat tahun, mencapai 1,63 juta ton," ujar Bayu saat memantau penyaluran bantuan beras di Kelurahan Pela Mampang, Jumat (3/5/2024).

Stok beras yang mencapai 1,63 juta ton, kata dia, mencukupi untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP).

Dia memerinci stok beras 1,63 juta ton itu, sebanyak 1,3 juta ton di antaranya berasal dari pengadaan luar negeri. Adapun untuk pengadaan dari dalam negeri hingga 2 Mei 2024, tercatat sebanyak 560.000 ton gabah atau kurang lebih 273.000 ton setara beras.

Menurutnya, untuk pengadaan beras impor terus berlanjut meskipun panen raya tengah berlangsung. Seiring dengan importasi, Bayu mengatakan Bulog juga terus mengebut penyerapan gabah petani di berbagai daerah sentra produksi.

"Teman-teman di daerah sangat intensif, dengan berbagai program Jemput Gabah, beras kita sekarang punya stok lebih dari 1,6 juta ton," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengaku pihaknya terus memantau kinerja Bulog dalam penyerapan gabah di berbagai daerah. Dia menegaskan, penyerapan Bulog di saat panen raya merupakan upaya penting pemerintah memenuhi stok beras nasional untuk kebutuhan mendatang.

Adapun panen raya, kata Arief, menyumbang hingg 70% dari total produksi beras nasional sepanjang tahun. Sejumlah wilayah sentra seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur menjadi fokus utama pemerintah dalam menyerap hasil gabah petani.

"Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi bahwa pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah menggunakan produksi dari dalam negeri dan sedapat mungkin meminimalisir impor," kata Arief.

(Sumber: bisnis.com)

Kemendag menyatakan aturan lartas impor dilanjutkan seiring dengan revisi Permendag No. 36/2023 telah rampung.

Dwi Rachmawati - Bisnis.com

Kamis, 25 April 2024 | 14:44

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah rampung. Aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor bakal tetap dilakukan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengatakan revisi Permendag No. 36/2023 telah selesai diharmoniasi dan siap diundangkan. Dengan begitu, menurutnya aturan lartas impor tetap akan diberlakukan seiring sistem pertimbangan teknis (pertek) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah siap.

"Minggu ini tinggal tandatangan, habis diundangkan langsung berlaku. Minggu depan paling lambat. Untuk lartas kan sudah dievaluasi jadi tidak perlu penundaan," ujar Budi saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Kamis (25/4/2024).

Budi membeberkan, dalam revisi Permendag tersebut pihaknya resmi mengeluarkan sejumlah komoditas dari aturan lartas. Misalnya, premiks fortifikan untuk tambahan tepung terigu resmi dikeluarkan dari aturan lartas.

Namun, Budi belum bisa merinci berapa banyak komoditas yang akhirnya dikeluarkan dari aturan lartas impor tersebut.

"Ada beberapa lartas yang dikembalikan ke Permendag No. 25/2022. Contoh sederhana ya terigu itulah, lainnya saya enggak hafal," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi memastikan bahwa aturan lartas dalam revisi Permendag No. 36/2023 bersifat dinamis alias evaluasi dan perubahan masih memungkinkan untuk dilakukan setiap saat. Evaluasi dari implementasi, kata dia, terus dilakukan Kemendag bersama dengan kementerian dan lembaga teknis lainnya.

"Itu kan setiap saat dievaluasi, Permendag kan memang dinamis," tutur Budi.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (22/4/2024),Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merampungkan aturan pendukung dari larangan dan pembatasan (lartas) impor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 jo. 3/2024. 

Adapun, regulasi pendukung dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai tata cara penerbitan pertimbangan teknis (pertek) untuk komoditas-komoditas industri yang diatur, seperti pakaian jadi, alas kaki, besi atau baja, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, dan elektronik. Sementara itu, untuk komoditas ban, dalam proses pengundangan dalam Berita Negara.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, proses permintaan impor sejumlah produk-produk tersebut telah berjalan melalui portal Indonesia National Single Window (INSW).

"Penyelesaian peraturan ini membutuhkan waktu mulai dari perumusan draf, proses harmonisasi, hingga mendapat nomor pengundangannya, baru setelahnya dapat dinyatakan berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum untuk menjalankan kebijakan," ujar Febri, dikutip Senin (22/4/2024).

Febri menegaskan, untuk masing-masing peraturan memerlukan waktu yang bervariasi, bergantung pada kompleksitas produknya. Adapun, komoditas impor yang membutuhkan pertek sebagian merupakan produk akhir industri.

Di sisi lain, dia memastikan pertek impor bahan baku industri akan melalui proses penerbitan yang cepat, maksimal 5 hari kerja sehingga tidak akan menganggu kebutuhan produksi industri. 

(Sumber: bisnis.com)

Ketentuan pembatasan barang bawaan dari luar negeri resmi dicabut. Berikut ketentuan lengkapnya.

Dwi Rachmawati - Bisnis.com Rabu, 17 April 2024 | 07:08

Ketentuan pembatasan barang bawaan dari luar negeri resmi dicabut. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 bakal direvisi lagi.

Usai menuai protes dari berbagai kalangan mulai dari penumpang pesawat dari luar negeri hingga pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI, pemerintah kembali mengkaji ulang aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri di dalam Permendag No.36/2023 tentang Pengaturan Impor.

Teranyar, dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury,  Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian pada Selasa (16/4/2024), menetapkan sejumlah kesepakatan untuk melakukan perubahan dalam Permendag No.36/2023.

Ketentuan Barang Kiriman TKI yang Bebas Bea Masuk

Pertama, ihwal ketentuan barang kiriman PMI akan kembali merujuk pada peraturan lama yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.141/2023. Ketentuan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman PMI dalam Lampiran III Permendag No.36/2023 akan dihapus dari beleid tersebut.

Secara detail, ketentuan barang kiriman PMI dalam PMK No.141/2023 yaitu barang impor dapat dikirim ke Indonesia oleh PMI yang tengah bekerja di luar negeri dan tidak untuk diperdagangkan. Pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman tidak diberlakukan lagi. 

Kedua, pembatasan nilai barang yang bebas bea masuk tetap diberlakukan dengan nilai sebanyak US$500 per setiap pengiriman dan paling banyak tiga kali pengiriman dalam setahun. Artinya barang kiriman PMI yang dibebaskan dari bea masuk memiliki total nilai US$1.500 per tahun atau sekitar Rp24 juta.

Ketiga, apabila nilai barang melebihi batas yang telah ditentukan, maka barang kiriman PMI tersebut akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% seperti yang diberlakukan pada barang impor secara umum. Namun, larangan pembatasan (lartas) tetap diberlakukan terhadap barang-barang yang memang dalam kategori dilarang impor.

Sebagaimana diketahui, sejak Permendag No.36/2023 diberlakukan banyak barang kiriman pekerja migran yang tertahan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) pelabuhan oleh Bea Cukai. Adapun dalam lampiran III Permendag No.36/2023, terdapat sejumlah jenis dan jumlah barang kiriman PMI yang dibatasi, antara lain pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi sebanyak 5 pcs dalam kondisi baru, dan 15 pcs dalam kondisi tidak baru; barang elektronik tidak termasuk telepon seluler, laptop dan tablet sebanyak 2 pcs; barang tekstil sudah jadi lainnya sebanyak 5 pcs; alas kaki 2 pcs; kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebanyak 5 pcs; serta mainan anak sebanyak 4 pcs.

Mendag Zulhas mengakui bahwa ketentuan jenis dan jumlah barang kiriman PMI baru diatur dalam Permendag No.36/2023 yang merupakan perubahan dari Permendag No.25/2022 tentang pengaturan impor.

Terhitung sejak keputusan rakortas (16/4), pekerja migran berhak membawa barang dari luar negeri dan bebas bea masuk selama total nilai barang kiriman sebesar US$1.500 per tahun tanpa adanya pembatasan jenis dan jumlah barang.

"Barang yang numpuk gimana? Saya bilang tadi ada teman-teman Bea Cukai, harusnya dianggap US$1.500 dikeluarkan saja semua. Anggap saja nilainya US$1.500, tinggal diperiksa, kalau enggak ada barang terlarang, keluarkan saja," ujar Zulhas saat ditemui usai melakukan rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/4/2024).

Ketentuan Barang Bawaan Penumpang Pesawat Dihapus dari Permendag

Selanjutnya, dalam rakortas tersebut pemerintah menetapkan bahwa selain barang kiriman PMI, pembatasan barang bawaan pribadi penumpang dari luar negeri juga akan dikeluarkan dari beleid tersebut dan sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Artinya pembatasan jasa titip (Jastip) akan dicoret dari Permendag No.36/2023.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah resmi merilis aturan khusus pembatasan terhadap 19 barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri. Hal tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 jo. No. 3/2024 dan Peraturan BPOM No. 28/2023 yang berlaku per 10 Maret 2024. 

Namun, kini pemerintah mengatakan bakal menerapkan masa transisi selama revisi Permendag No.36/2023 jo. Permendag No.3/2024. Masa transisi dimaksudkan agar tidak menimbulkan kendala dan permasalahan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

"Pembahasan dan pengaturan lebih lanjut atas perubahan Permendag No.36/2023 jo. Permendag No.3/2024 akan segera dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan akan dikoordinasikan oleh Sesmenko Perekonomian," tulis poin akhir hasil rakortas tersebut.

(Sumber: bisnis.com)

06 April 2024

Hi Sobat SCISI, Berikut kami sampaikan Materi Peningkatan Layanan VPTI Komoditi Plastik Hilir.

https://s.id/vptiplastikhilir

Sabtu, 16 Maret 2024 / 18:25 WIB

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

Impor barang konsumsi meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang konsumsi naik 36,49% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi US$ 1,86 miliar pada Februari 2024, dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$ 1,36 miliar.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, barang konsumsi yang mengalami peningkatan  antara lain serealia (HS 10) naik 164,60%. Menurutnya, ini untuk menjaga pasokan dalam negeri.

“Berikutnya, mesin peralatan elektrik dan bagiannya (HS 85) naik 118,40% dan alas kaki (HS 64) naik sebesar 87,57%,” ujarnya di Jakarta, Jumat (15/3).

Selain itu, impor barang modal juga mengalami peningkatan sebesar 18,52% YoY menjadi US$ 3,27 miliar di Februari 2024, dibandingkan Februari 2023 sebesar US$ 2,76 miliar.

Impor bahan baku penolong juga turut terkerek sebesar 12,82% YoY menjadi US$ 13,30 miliar di Februari 2024, dibandingkan Februari 2023 sebesar US$ 11,79 miliar. “Bahan baku penolong menyumbang setidaknya sekitar 72,41% dari total impor pada bulan Februari 2024,” kata Amalia.

Amalia mengungkapkan, secara bulanan impor barang konsumsi juga mengalami peningkatan sebesar 5,11% di Februari 2024.

“Barang konsumsi yang mengalami peningkatan secara mom adalah mesin peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84) sebesar 77,77%, kendaraan dan bagiannya (HS 87) sebesar 46,46%, dan mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya sebesar 30,79%,” ungkapnya.

(Sumber: kontan.co.id)

CNN Indonesia
Rabu, 13 Mar 2024 10:43 WIB

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang penumpang dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi. Pengaturan soal pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Barang bawaan yang dibatasi jumlah muatannya, yakni alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengatakan berlakunya Permendag tersebut akan berimbas pada kegiatan impor melalui barang bawaan penumpang.

"Peraturan ini menggeser komoditas yang pengawasan impornya secara post-border dikembalikan menjadi border," ujarnya, Senin (11/3) seperti dikutip dari Antara.

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Gatot.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 USD, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya.

Ia menegaskan peraturan terbaru ini berlaku bagi seluruh penumpang perjalanan luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan pulang ke kampung halaman.

Jika terdapat penumpang yang membawa muatan lebih banyak dari jumlah yang telah ditetapkan, Bea Cukai Bandara Soetta akan mengenakan biaya impor barang secara profesional.

"Jadi ada pembatasan barang bawaan. Kalau memang muatannya berlebih asal dia mau membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, ya silakan saja," tuturnya.

Gatot pun mengimbau agar para importir memperhatikan aturan baru tersebut dan membuat perencanaan yang baik dalam melakukan kegiatan impor.

"Kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan berlakunya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini, karena komoditas ini sangat lazim dibawa penumpang saat kembali ke Indonesia sebagai oleh-oleh atau cenderamata untuk keluarga dan kerabat," kata dia.

(Sumber: cnnindonesia.com)

Indonesia bakal melakukan impor sejumlah komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berikut ini daftar impor pangan 2024.

Ni Luh Anggela - Bisnis.com

Selasa, 27 Februari 2024 | 12:05

Pemerintah kembali membuka keran impor untuk sejumlah komoditas pangan seperti beras, bawang putih, gula pasir, daging sapi dan kerbau, hingga jagung di 2024. 

Keputusan tersebut diambil pemerintah dalam rapat neraca komoditas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) pada 5 Februari 2024.

Berikut daftar impor pangan pada 2024:

1. Beras

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengungkapkan, pemerintah menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton.

Sebelumnya, kuota impor beras ditetapkan sebanyak 2 juta ton untuk tahun ini. Dengan adanya penambahan tersebut, maka total impor beras untuk 2024 menjadi 3,6 juta ton.

“Penambahan dari rakortas 5 Februari 2024 terdapat keperluan umum 1,6 juta ton,” kata Arif dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (27/2/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa minimnya produksi beras dalam negeri akibat masa tanam yang terlambat membuat pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor beras tahun ini. 

“Tahun ini 2 juta [ton impor beras] dan 1,6 juta. Hampir 3,6 juta [ton],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai meninjau Pasar Klender, Jakarta Timur, Senin (26/2/2024).

Kendati telah menambah kuota impor beras, pemerintah belum menerbitkan izin impor untuk kuota tambahan sebanyak 1,6 juta ton. Pasalnya, pemerintah perlu mengubah neraca komoditas tahun ini untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impor (PI).

2. Bawang Putih

Pemerintah menetapkan kuota impor bawang putih sebanyak 645.025 ton tahun ini. Arif menyebut, alokasi persetujuan impor yang telah terbit hingga saat ini mencapai 214.194 ton.

Tercatat, kebutuhan bawang putih per bulan mencapai 55.794 ton atau secara tahunan sebesar 669.526 ton, sementara produksi diperkirakan hanya sekitar 27.547 ton.

“Dari hasil monev tim Kemendag dan informasi dari para pelaku usaha memang masih ada stok di 2023 yang masih ada sampai dengan Februari 2024,” jelas Arif. 

Adapun pemerintah memperkirakan stok bawang putih aman dan cukup hingga momen Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, pemerintah juga mengimbau dan mendorong para importir yang telah mendapatkan alokasi PI untuk segera melakukan realisasi impor.

3. Daging Ruminansia

Selanjutnya, daging ruminansia. Pemerintah sepakat melakukan importasi sebanyak 145.251 ton untuk konsumsi reguler di mana sebanyak 141.142 PI telah diterbitkan. 

“Jadi ini belum semua pelaku usaha mengajukan dan kami terus mendorong agar pelaku usaha yang sudah mendapatkan alokasi NK untuk komoditas daging ini segera untuk mengajukan PI-nya,” jelasnya. 

Sebanyak 5.101 PI telah diterbitkan atau keseluruhan dari total importasi untuk kebutuhan industri.

Untuk cadangan daging ruminansia pemerintah (CDRP), pemerintah sepakat menetapkan kuota sebanyak 120.000 ton, sedangkan importasi daging yang dilakukan swasta ditetapkan sebanyak 50.000 ton. 

Adapun, produksi dalam negeri diperkirakan hanya mampu mencapai 422.649 sedangkan kebutuhan nasional per tahunnya mencapai 720.375 ton.

4. Jagung

Pemerintah telah menetapkan kuota impor jagung sebanyak 1,21 juta ton untuk kebutuhan industri, sedangkan untuk pakan ternak 750.000 ton. Adapun PI untuk kebutuhan industri maupun pakan telah diterbitkan seluruhnya.

“Kami sampaikan realisasi impor jagung kebutuhan industri ini masih relatif kecil baru 107.500 ton,” ungkap Arif.

Sementara, realisasi impor jagung untuk pakan ternak juga relatif sedikit sekitar 42.450 ton.

(Sumber: bisnis.com)

Kamis, 22 Februari 2024 / 19:41 WIB

Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo memastikan persetujuan penerbitan impor (PI) garam industri sedang dalam proses verifikasi. Pernyataan ini disampaikan merespon sejumlah kalangan yang mengeluhkan PI garam industri tak kunjung diterbitkan. 

Belum terbitnya persetujuan impor garam industri dinilai dapat mempengaruhi produktivitas industri dalam negeri. Khususnya, sektor makanan dan minuman yang membutuhkan pasokan garam menjelang Ramadan.

"Saat ini sedang proses verifikasi untuk penerbitan persetujuan impor, dalam waktu dekat segera akan diterbitkan," tegas Arif saat dikonfirmasi KONTAN, Kamis (22/2).

Sebelumnya, Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan, kebutuhan garam untuk kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin) jelang Ramadan masih terkendala izin impor. 

Pasalnya, semua impor, termasuk garam, diatur oleh Permendag 25/2022 dan menggunakan neraca komoditas, sama dengan gula. Pengajuan persetujuan impor seharusnya lebih cepat. 

"Pengajuan PI gula sudah selesai, tapi garam belum. Ini yang perlu dicermati karena keduanya menggunakan aturan yang sama," jelas Krisna dalam keterangan resminya, Kamis (22/2).

Krisna menambahkan, ketersediaan garam untuk kebutuhan industri mamin, terutama menjelang Ramadan, dapat dipenuhi lewat impor mengingat terus menurunnya produksi garam lokal.

Menurutnya, produksi garam Indonesia terus menurun sejak Pandemi Covid-19, dari 2,5 juta ton di 2019 menjadi hanya sekitar 635.000 ton di 2022. Mayoritas garam Indonesia berasal dari tambak, yang tergantung pada kelembaban dan panas matahari.

Mengacu pada Statista 2022, produksi garam Indonesia sendiri masih jauh kalau dibandingkan produksi dunia yang sebanyak 290 juta ton.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyebut ketersediaan bahan baku garam untuk makanan dan minuman (mamin) jelang Ramadan masih tersendat.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman mengungkapkan bahwa industri mamin masih butuh sekitar 600.000 ton garam impor.

"Kebutuhan garam industri sekitar 500.000 ton dari impor. Sisanya dalam negeri, kalau dalam negeri untuk kebutuhan industri mamin sekitar 400.000-an," kata Adhi saat dihubungi kontan.co.id, Kamis (22/2).

Kebutuhan garam impor untuk industri mamin dibutuhkan karena kurangnya garam produksi lokal. Adhi menyebutkan produksi garam dalam negeri sejauh ini hanya 450.000 ton.

Gapmmi tengah membahas persetujuan impor garam dengan Kementerian Perdagangan agar dapat segera diterbitkan. Sebab, kebutuhan garam jelang Ramadan akan meningkat.

(Sumber: kontan.co.id)