Realisasi alokasi impor garam mencapai 1,8 juta ton sampai akhir September 2021

Kamis, 30 September 2021 / 17:01 WIB

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa alokasi impor yang telah direalisasikan oleh importir garam industri per 28 September 2021 telah mencapai 1,8 juta ton atau sekitar 60% dari total alokasi yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar 3.077.901 ton.

Di periode yang sama, Industri Chlor Alkali Plan (CAP) menjadi pengguna terbesar garam impor yakni sebanyak 1.448.073 ton. Kemudian disusul oleh industri aneka pangan sebanyak 379.468 ton dan industri farmasi dan kosmetik sebanyak 2.909 ton. Di sisi lain, industri pengeboran minyak belum menyerap alokasi impor garam.

“Realisasi  impor garam masih akan terus berjalan hingga akhir tahun 2021,” ujar Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Rabu (29/9).

Ia memastikan, kegiatan impor garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ditentukan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2018 Pasal 3 dan 4.

Adapun secara keseluruhan, total kebutuhan garam nasional di tahun 2021 mencapai 4.606.554 ton yang mana 1.528.653 ton di antaranya merupakan garam lokal, sedangkan sisanya merupakan garam impor.

Wisnu menambahkan, pandemi Covid-19 dan kelangkaan kontainer sangat mempengaruhi kinerja impor garam di tahun ini. Di samping itu, industri pengolah garam seperti aneka pangan masih belum dapat merealisasikan seluruh alokasi impornya, karena mendekati masa panen garam rakyat, sehingga mereka mengutamakan penyerapan garam lokal terlebih dahulu.

Terlepas dari itu, ia berharap relaksasi impor garam dapat tercapai secara maksimal sampai akhir tahun nanti.

Sementara untuk proyeksi impor garam di tahun 2022, Kemendag masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Perindustrian selaku kementerian pembina industri yang berwenang untuk mengajukan usulan kebutuhan bahan baku garam industri. “Kenaikan atau berkurangnya alokasi impor garam untuk tahun depan akan disepakati dengan mempertimbangkan stok garam lokal dan kebutuhan industri,” kata Wisnu.

Hal tersebut tentu akan disepakati bersama dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dalam menetapkan Neraca Komoditas.

(Sumber : kontan.co.id)

Bea Cukai Tingkatkan Pelayanan Dengan Terbitkan Peraturan Baru Atas Impor Dengan Pelayanan Segera

Jumat, 13 Agustus 2021 09:11 WIB

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan PMK Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling). 


TRIBUNNEWS.COM - Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan atas barang-barang impor peka waktu, Bea Cukai mengeluarkan aturan baru atas barang impor dengan pelayanan segera (Rush Handling) yang akan segera berlaku pada 24 Agustus 2021 mendatang.

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan PMK Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) dan mencabut PMK terdahulu yakni PMK 148/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling).

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, R Syarif Hidayat, mengatakan bahwa penerbitan PMK baru atas impor untuk dipakai dengan pelayanan segera ini menjadi bukti nyata bahwa Bea Cukai berkembang untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan impor ekspor.

Syarif menambahkan dengan adanya PMK baru ini, layanan Rush Handling akan diberikan dengan menggunakan sistem otomasi yang terintegrasi, keseragaman bentuk layanan di seluruh kantor pabean serta penegasan atas penyelesaian kewajiban pabean dan saksi layanan yang diberikan atas ketidakpatuhan importir dalam layanan Rush Handling.

“Kami menginginkan yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan segera atas importasi yang mereka lakukan. Selain dengan poin-poin ketentuan dan aturan dalam impor untuk dipakai dengan pelayanan segera, kami pun menambahkan otomasi layanan agar lebih cepat dalam melayani setiap orang,” ungkap Syarif.

Terdapat beberapa pokok perubahan yang diatur dalam PMK terbaru ini, di antaranya Sistem Otomasi Layanan, Kriteria dan Penambahan Jenis Barang, Standardisasi Permohonan dan Layanan, Penyeragaman Pemenuhan Ketentuan Lartas, Pengecualian atas Penyerahan Jaminan, Penggunaan Management Risiko, Service Level Agreement (SLA) Layanan, Pengesahan Permohonan yang diperlakukan sebagai pemberitahuan Pabean, Jangka waktu penyelesaian Rush Handling dan Sanksi Layanan, dan Penyelesaian Barang Eksep.

“Dalam aturan yang terbaru ini, layanan rush handling tidak lagi manual melainkan melalui sistem komputer pelayanan yang terintegrasi. Importir dapat mengajukan permohonan dan mendapat respons persetujuan/penolakan langsung apabila telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan.

Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi oleh Importir, Bea Cukai memberikan janji layanan selama 2 jam untuk jenis barang yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan layanan Rush Handling dalam PMK dan selama 5 jam untuk jenis barang yang perlu memperoleh izin Kepala Kantor atau Pejabat Bea Cukai untuk bisa mendapatkan layanan Rush Handling,” tutur Syarif

Selain itu, dalam PMK Nomor 74/PMK.04/2021 terdapat pula penambahan jenis barang yang telah ditetapkan untuk dapat diberikan layanan Rush Handling dari jenis barang yang telah diatur dalam ketentuan sebelumnya, yaitu banknotes dan vaksin/obat untuk manusia yang memerlukan penanganan khusus.

“Keseluruhan perubahan tersebut akan berlaku saat PMK terbaru ini berlaku efektif di tanggal 24 Agustus 2021. Bea Cukai terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan secara optimal dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya dan ilegal,” tutup Syarif. (*)

(Sumber : Tribunnews.com)



PMK 82/2021

PMK 82/2021 Terbit, Begini Ketentuan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Juli 2021 | 14:32 WIB

JAKARTA, DDTCNews – Melalui 82/2021, pemerintah memperpanjang waktu insentif pembebasan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang dipungut oleh bank devisa atau Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Seperti diketahui, perpanjangan waktu diberikan hingga 31 Desember 2021. Perpanjangan jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk pemberi kerja dan/atau wajib pajak dari 132 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang ditetapkan PMK 82/2021.

Karena beleid tidak mencabut ketentuan sebelumnya, pembebasan pemungutan diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu yang sudah dimuat dalam PMK 9/2021. Namun, pembebasan pada Juli—Desember 2021 tidak diberikan untuk wajib pajak perusahaan KITE dan kawasan berikat.

“Pembebasan dari pemungutan PPh … diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor,” bunyi penggalan Pasal 10 ayat (5) PMK 9/2021 s.t.d.d. PMK 82/2021, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Untuk wajib pajak yang memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2019, KLU yang dipakai adalah KLU dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 yang telah dilaporkan. Ketentuan ini berlaku untuk kode KLU sama dengan data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile).

Untuk wajib pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019 tapi tidak menuliskan kode KLU atau salah mencantumkan kode KLU, pemanfaatan insentif akan menggunakan kode KLU dalam masterfile.

Penggunaan kode KLU dalam data masterfile juga berlaku bagi wajib pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019.

Wajib Pajak mengajukan permohonan SKB melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran.

Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor jika wajib pajak memenuhi kriteria. Namun, Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar juga bisa menerbitkan surat penolakan jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria.

“Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor … berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan,” bunyi penggalan Pasal 10 ayat (8) PMK 9/2021 s.t.d.d. PMK 82/2021.

Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Penyampaian laporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (kaw)

(Sumber : news.ddtc.co.id)

Penanganan Impor dan Ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok terkait Gangguan CEISA

Senin, 19 Juli 2021 20:02

Reporter : Haris Kurniawan

Merdeka.com - Sistem layanan ekspor dan impor yang selama ini digunakan oleh Bea dan Cukai, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), sempat mengalami gangguan dalam beberapa hari ini.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPUBC Tipe A Tanjung Priok menyelenggarakan layanan manual serta pemberdayaan sistem teknologi dan informasi untuk mengakomodir efektivitas dan kelancaran layanan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan.

Beberapa daftar layanan yang diajukan secara manual di antaranya adalah layanan aju dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang berisi rincian barang serta jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar, layanan aju dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) sebagai pengajuan pelaksanaan ekspor barang terhadap pihak Bea Cukai, layanan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) impor serta nota pelayanan ekspor (NPE) sebagai izin yang diberikan oleh Bea dan Cukai terhadap pengeluaran barang impor/ekspor dari kawasan pabean, dan beberapa layanan lainnya.

Berdasarkan data internal yang dimiliki, terdapat 12.105 dokumen PIB yang berhasil ditangani oleh KPUBC Tipe A Tanjung Priok sejak tanggal 1-19 Juli 2021. Angka ini terdiri dari 303 dokumen jalur hijau prioritas yang ditangani pada tanggal 1-8 Juli dan 1.147 dokumen pada tanggal 9-19 Juli, 3.796 dokumen jalur hijau yang ditangani pada tanggal 1-8 Juli dan 6.042 dokumen pada tanggal 9-19 Juli, 10 dokumen jalur kuning yang ditangani pada tanggal 1-8 Juli dan 186 dokumen pada tanggal 9-19 Juli, serta 77 dokumen jalur merah yang ditangani pada tanggal 1-8 Juli dan 544 dokumen pada tanggal 9-19 Juli. Sedangkan NPE yang dikeluarkan oleh KPUBC Tipe A Tanjung Priok sejak tanggal 1-18 Juli 2021 melalui sistem CEISA sejumlah 37.973 nota.

Penarikan respon dokumen PIB dan PEB yang selama ini dilakukan melalui modul elektronik dialihkan secara manual dengan cara mengirimkan respon tersebut melalui email perusahaan yang terdaftar pada Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selanjutnya, pengembangan sistem teknologi dan informasi mandiri yang selama ini telah dikembangkan oleh Bea dan Cukai Tanjung Priok juga turut diberdayakan. Melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM), pengajuan layanan PEB, PIB, dan nomor inward manifest BC 1.1 dapat dilakukan.

Pengajuan layanan manual melalui aplikasi SLIM juga sebagai salah satu cara untuk membatasi pengguna jasa agar tidak datang langsung ke loket pelayanan, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat dapat diterapkan dengan optimal.

Untuk mempercepat penanganan, penambahan personel untuk menangani layanan yang terdampak turut dilakukan. Selanjutnya, layanan daring dukungan teknis dan layanan informasi/konsultasi melalui livechat atau akun media sosial KPUBC Tipe A Tanjung Priok juga dibuka untuk mengakomodir pertanyaan dan kendala yang dialami pengguna jasa.

Pengguna jasa dapat menghubungi layanan livechat dengan mengakses bit.ly/chatbcpriok sebagai platform informasi dan konsultasi KPUBC Tipe A Tanjung Priok atau Contact Center Bravo Bea dan Cukai di 1500225. Layanan ini diharapkan dapat memudahkan pengguna jasa dalam mengajukan pertanyaan dan konsultasi dalam di masa pandemi. [hrs]

(Sumber : Merdeka.com)

Mendag Pastikan Tak Impor Beras di Tengah PPKM Darurat

CNN Indonesia | Selasa, 06/07/2021 09:31 WIB

Mendag Muhammad Lutfi memastikan tidak akan impor beras di tengah PPKM Darurat. Sebab, stok beras Bulog mencukupi hingga 12 bulan ke depan. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan tidak akan impor beras di tengah PPKM Darurat. Soalnya, stok beras di dalam negeri diklaim masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya tidak berekspektasi sama sekali untuk impor beras dalam waktu dekat," ujar Lutfi saat konferensi pers virtual, Senin (5/7).

Menurut Lutfi, impor tidak diperlukan karena stok beras Bulog masih berkisar 1,39 juta ton. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 12 bulan ke depan.

Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi atau panen petani mencapai 33 juta ton pada tahun ini. Angka ini, sambungnya, juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat pada tahun ini, termasuk saat pelaksanaan PPKM Darurat.

"Jadi kita ikuti alur daripada ini dan kita bisa pastikan tidak impor karena ketersediaan stok di Bulog juga cukup," tekannya.

Sementara terkait harga beras, Lutfi memastikan harga beras cenderung stabil untuk berbagai jenis. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan kementerian dalam dua minggu terakhir readyviewed sejak Juni hingga Juli 2021 saat penerapan PPKM Darurat.

Beras medium misalnya, menurut catatan Kemendag, harganya Rp10.100 sampai Rp11.800 per kilogram (kg) pada awal Juni 2021. Pada akhir Juni 2021, harganya tetap berada di kisaran yang sama.

"Begitu juga pada 2 Juli, beras medium misalnya itu masih Rp10.500 per kg. Beras premium juga stabil," tuturnya.

Menurut catatan harga Kemendag, harga beras premium berada di kisaran Rp12.300 sampai Rp13.400 per kg pada Juni-Juli 2021. Hal yang sama terjadi pada beberapa bahan pokok lain, seperti gula pasir tetap di kisaran Rp13 ribu per kg dan daging sapi Rp125 ribu sampai Rp126 ribu per kg.

Lalu, harga daging ayam ras Rp35 ribu hingga Rp36 ribu per kg, bawang merah Rp30 ribu hingga Rp31 ribu per kg, telur ayam ras Rp25 ribu hingga Rp26 ribu per kg, kedelai Rp12 ribu per kg, tepung terigu Rp10.200 per kg, dan bawang putih Rp28 ribu hingga Rp29 ribu per kg.

Bahan pokok yang naik, katanya, hanya minyak goreng dari kisaran Rp13 ribu ke Rp14 ribu per kg, cabai keriting dari Rp30 ribu ke Rp33 ribu per kg, dan cabai rawit merah dari Rp52 ribu ke Rp67 ribu per kg.

"Minyak goreng ini kenaikannya sedikit karena tingginya harga CPO pada bulan-bulan sebelumnya. Cabai juga meski ada dinamika sedikit, tapi Banyuwangi sudah memasuki masa panen dan harga akan turun lagi," jelasnya.

Di sisi lain, ia turut memastikan ketersediaan seluruh bahan pokok dan barang penting mencukupi untuk kebutuhan masyarakat sekitar dua minggu sampai satu bulan ke depan.

"Saya ingin katakan barang-barang ini ada, barang-barang ini terjangkau, dan stabil, mudah-mudahan pada PPKM Darurat ini, barang pokok dan barang penting tidak jadi masalah apapun di pasar," tandasnya.

(uli/bir)

(Sumber : cnnindonesia.com)

Lahan Terbatas dan Bergantung Cuaca, Produksi Garam Nasional Belum Optimal

Selasa, 29 Juni 2021 14:55 WIB

webinar virtual Potret Garam Nasional, Selasa (29/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Perencanaan dan Kerjasama Pusat Riset Kelautan - BRSDM KP Ifan Ridho Suhelmi, mengatakan, Indonesia masih bergantung pada pasokan garam impor karena belum cukup mandirinya produksi garam di dalam negeri.

"Permasalahan garam nasional itu pertama dari metode pembuatannya, dihasilkan dari metode evaporasi. Kemudian sangat tergantung pada cuaca dan pengelolaan lahannya kecil. Di beberapa lokasi hanya sebesar 0,5 hektar dan produktivitasnya rendah, rata-rata 70 ton/hektar/musim," jelas Ifan di  webinar virtual Potret Garam Nasional, Selasa (29/6/2021).

Garam yang dipasarkan terdiri dari garam untuk kebutuhan konsumsi dan untuk kebutuhan industri. Garam untuk kebutuhan konsumsi Indonesia sudah berswasembada karena kebutuhannya hanya 1,2 juta ton/tahun.

"Untuk kebutuhan industri ini yang selalu kita kekurangan. Kurangnya ini cukup banyak bahkan ijin impor tahun lalu itu keluar 3,745 juta ton untuk industri pertahunnya," terangnya.

Lahan tambak garam di Indonesia masih terhitung sangat kecil, sekitar 24.000 hektar, dimana luas potensial seharusnya 30.000 hektar.

"Itung-itungan kasar 24.000 hektar dengan produktivitas normal atau musim oanas yang baik itu 100 ton/ha/musim, jadi itu rata-rata sekitar 2,4 juta ton. Padahal kebutuhan garam nasional ini lebih dari 4 juta ton, pasti secara hitung-hitungan sampai mana pun itu akan kekurangan," tutur Ifan.

Ifan menambahkan, proses pembuatan garam terbilang cukup panjang, dimana untuk menghasilkan garam, petani harus menghilangkan 96,5 persen air.

"Jadi dalam 1 liter air yang jadi garam itu cuma 350 gram jadi 96,5 persen itu adalah air. Jadi untuk menekan biaya agar murah mau tidak mau harus menggunakan dari energi matahari yang gratis atau dengan cara tradisional," ucapnya.

Metode tradisional ini juga mampu menghasilkan garam yang baik, tetapi memang ada prasyaratnya sebagai contoh harus menggunakan metode pemanenan Portugis dan Maduris.

Metode Maduris adalah ketika kristal terbentuk semua garam dipanen. Sedangkan metode Portugis merupakan cara memanen garam di atas garam, jadi garam yang sudah terbentuk tidak dipanen dulu tetapi dijadikan sebagai alas.

"Dengan metode produksi tradisional ini, petani kita mampu menghasilkan garam dengan kualitas yang bagus untuk bahan baku industri. Kemudian produksi garam secara tradisional meskipun dengan sistem Maduris tetapi dengan pengaturan bahan baku atau brine (air laut atau air asin) itu juga bisa menghasilkan garam dengan kualitas baik," ujarnya.

(Sumber : Tribunnews.com)









Penjelasan BPS terkait melesatnya impor pada Mei 2021

Rabu, 16 Juni 2021 | 06:55 WIB   Reporter: Bidara Pink

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pada bulan Mei 2021 sebesar US$ 14,23 miliar. Nilai impor tersebut melonjak 68,68% dibandingkan periode sama 2020. 

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, namun nilai ini turun 12,16% bila dibandingkan bulan sebelumnya yakni April 2021. Akan tetapi, ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan karena sesuai pola musiman, kinerja ekspor dan impor akan turun setelah momen Ramadan dan Idul Fitri. 

“Peningkatan impor yang sangat impresif ini disebabkan oleh dua hal, karena ada faktor low base effect di tahun lalu, juga permintaan dari berbagai negara seiring pemulihan yang kemudian meningkatkan harga komoditas,” ujar  Selasa (15/6). 

Suhariyanto kemudian memerinci. Berdasarkan impor penggunaan barang, impor barang konsumsi tercatat US$ 1,40 miliar. Nilai ini turun 13,77% mom, tetapi meroket 50,34% yoy. 

Barang konsumsi yang mengalami penurunan secara bulanan adalah raw sugar dari India, obat-obatan dari Jerman, mesin AC dari China, kurma dari Arab Saudi, serta mainan dari China. 

Kemudian, impor bahan baku/penolong tercatat  US$ 10,94 miliar. Nilai ini turun 11,6% mom, tetapi naik 79,11% yoy. Sedangkan impor barang modal tercatat US$ 1,89 miliar atau naik 35,28% yoy. 

Suhariyanto berharap, peningkatan impor bahan baku ini akan berpengaruh besar pada pergerakan manufaktur Indonesia di keseluruhan tahun 2021. 

Editor: Noverius Laoli

(Sumber : kontan.co.id)

Impor Bahan Baku Industri untuk Makanan Minuman Capai 687 Ribu Ton per Mei 2021

17 Juni 2021 13:20·waktu baca 2 menit

Ilustrasi impor bahan baku industri. Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO

Per Mei 2021, Kemendag mencatat perkembangan impor bahan baku industri untuk makanan minuman telah mencapai 687.558 ton.

Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang mengatakan realisasi tersebut baru mencapai 40 persen dari total persetujuan impor yang diberikan pemerintah.

“Inilah perkembangan impor bahan baku industri 2021. Di mana persetujuan impor kita keluarkan 1,7 juta ton. Sementara realisasinya baru 40 persen yaitu 687.558 ton,” ujar Moga dalam Webinar CIPS Peningkatan Daya Saing Industri Makanan dan Minuman Dengan Menyederhanakan Kebijakan Non-tarif, Kamis (17/6).

Moga merinci ada enam komoditas yang masuk dalam daftar impor bahan baku industri. Di antaranya yaitu beras, dari persetujuan impor sebanyak 259.705 ton realisasinya sudah mencapai 147.881 ton atau 57 persen dari total yang disetujui. Kemudian ada jagung, dari persetujuan impor sebanyak 611.160 ton, realisasinya mencapai 291.519 ton atau 48 persen dari total yang disetujui.

Sementara itu untuk kentang, dari persetujuan impor sebanyak 30.800 ton, realisasinya mencapai 19.397 ton atau 63 persen dari total yang disetujui. Bawang bombay dari persetujuan impor sebanyak 16.250 ton, realisasinya mencapai 11.566 ton atau 71 persen dari total yang disetujui.

Ada juga industri aneka pangan dari persetujuan impor sebanyak 612.000 ton, realisasinya mencapai 203.018 ton atau 33 persen dari total yang disetujui. Terakhir untuk produk hewan olahan dari persetujuan impor sebanyak 204.181 ton, realisasinya mencapai 14.177 ton atau 7 persen dari total yang disetujui.

Sementara itu meski masuk dalam daftar, namun komoditas bawang putih datanya tercatat kosong. Moga beralasan untuk tahun ini impor bawang putih hanya dilakukan untuk tujuan konsumsi bukan untuk produksi.

“Kenapa bawang putih enggak dimasukkan? Karena dari permohonan dari PI yang diajukan itu bawang putih konsumsi. Sementara untuk produsen tidak ada pengajuan,” ujarnya.

Moga memastikan bahwa semua impor telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan pasokan dalam negeri. Moga mengeklaim bahwa pihaknya memberikan izin impor dengan tetap berupaya melindungi industri dalam negeri termasuk para petani.

“Kita enggak mau selamanya dibanjiri produk luar negeri. Sudah saatnya kendalikan impor,” tandasnya.

(Sumber : kumparan.com)

Realisasi impor garam baru mencapai 1,08 juta ton hingga menjelang akhir semester I

Jumat, 11 Juni 2021 | 21:30 WIB   Reporter: Dimas Andi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki pertengahan tahun 2021, realisasi impor garam untuk industri tampak masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kebutuhan garam nasional pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.606.554 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.077.901 ton merupakan alokasi impor untuk industri.

“Alokasi impor tersebut telah diputuskan dalam Rakortas pada tanggal 6 Januari 2021 lalu,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Jumat (11/6).

Dia merinci, terdapat empat sektor industri yang bisa memanfaatkan alokasi impor garam pada tahun ini. Di antaranya adalah industri aneka pangan dengan alokasi sebesar 612.000 ton, industri farmasi dan kosmetik sebesar 6.501 ton, industri chlor alkali plant (CAP) sebesar 2.426.000 ton, dan industri pengeboran minyak sebesar 33.000 ton.

Hingga saat ini realisasi impor garam baru mencapai 1,08 juta ton atau 35,1% dari total alokasi impor yang diputuskan dalam Rakortas.

Indrasari tidak mengomentari perihal capaian sementara impor garam tersebut. Yang terang, impor garam tidak bisa dilakukan oleh sembarang pelaku usaha. “Perusahaan yang dapat mengimpor garam adalah perusahaan yang memenuhi Permendag No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam,” jelasnya.

Untuk mendapat persetujuan impor garam, maka perusahaan yang bersangkutan harus mengunggah dokumen di laman inatrade.kemendag.go.id.

Terdapat beberapa data yang perlu diserahkan melalui situs tersebut. Di antaranya, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kemudian izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut.

Berikutnya, perusahaan harus menyerahkan surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana impor garam yang meliputi jenis dan jumlah, pos tarif/HS dan uraian barang, pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri, dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Selain itu, terdapat syarat berupa penyerahan berkas rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan garam yang diimpor, serta rekomendasi dari menteri perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menyebut bahwa secara umum peluang tercapainya target realisasi impor garam masih sangat terbuka dalam 6 bulan tersisa di tahun ini. “Hasil ini tentu akan dievaluasi oleh pemerintah ke depannya,” imbuh dia, Jumat (11/6).

Terlepas dari itu, ia berharap adanya jaminan pasokan bahan baku berupa garam untuk kebutuhan industri dalam negeri. Para pelaku usaha pun dipastikan mengimpor garam sesuai spesifikasi yang ada sekaligus mematuhi langkah-langkah verifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Sekadar catatan, Kemendang mencatat spesifikasi garam untuk industri. Di antaranya, kadar Natrium Klorida (NaCl) sebagai parameter yang menunjukkan kemurnian garam minimal 97% atau lebih tetapi kurang dari 100% dihitung dari basis kering, kadar air yang rendah tidak boleh lebih dari 0,05%, kandungan impuries (Ca,Mg) yang tidak boleh lebih dari 0,06%, tingkat kekentalan kristal, dan tidak boleh ada benda asing seperti potongan logam, gelas, kaca, kayu, batu atau pasir, dan plastik.

(Sumber : kontan.co.id)

Pandemi Covid-19, Industri Baja RI Kembali Bergairah

Advenia Elisabeth/MPIJum'at, 11 Juni 2021 15:13 WIBIndustri baja dalam negeri kembali bergairah di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung berakhir.

Pandemi Covid-19, Industri Baja RI Kembali Bergairah (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Industri baja dalam negeri kembali bergairah di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung berakhir. Bahkan produsen kekurangan pasokan sehingga harus impor.

Hal tersebut seperti diungkapkan, Corporate Secretary PT Ladangbaja Murni Tbk, Yohanes Fernandes. Ia mengungkapkan industri baja ringan nasional mengalami kemajuan di tengah pandemi Covid-19 mencapai 20 juta ton per tahun. 

Hal ini tak lain karena adanya dukungan dari pemerintah yang mendatangkan investor, membangun pabrik yang lebih memadai, dan membangun industri di dalam negeri. Pada 2021 terdapat tren positif dengan adanya pemulihan ekonomi nasional dimana diperkirakan kebutuhan baja ringan ditahun ini bisa mencapai 1,8-2 juta ton. 

“Sekarang pertumbuhan baja nasional sudah bisa mencapai 20 juta ton per tahun. Jika pemerintah terus mendukung para produsen baja di tanah air, maka target kedepan dalam waktu 3 tahun bisa mencapi 25 juta ton per tahun,”ungkapnya pada Market Review di IDX Channel, Jumat (11/6/2021). 

Yohanes mengatakan, kondisi yang baik ini harus terus dibarengi dengan kesediaan bahan baku yang bersumber industri dalam negeri ataupun impor karena dalam pengerjaannya mengalami kekurangan pasokan dari produsen baja lokal. 

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan selama masa krisis pandemi Covid-19, perseroan mendapatkan dana dari hasil aksi korporasi berupa IPO yang digunakan untuk modal kerja seperti membangun pabrik di Cibitung, peningkatan mesin-mesin yang digunakan, dan melakukan impor baja dengan jumlah yang lebih besar dengan variasi yang lebih banyak.

Kemudian, dalam berlangsungnya impor baja dari luar negeri, pemerintah menerapkan tarif impor yang mencapai 17,25%. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak menjadi masalah karena industri baja membutuhkan keahlian khusus yang perlu dihargai. Dengan demikian, harga yang ditawarkan kepada konsumen akan mengikuti kenaikan tarif yang diberikan kepada produsen. 

"Jadi kalau izin impor ada kenaikan harga, tentu kami juga akan menaikan harga ke konsumen. Tapi dari pasar tidak ada keluhan sebab baja ini menjadi sebuah kebutuhan," pungkasnya.

Ia juga menerangkan, sebelumnya pada 2019 terdapat peraturan komponen barang jadi harus berasal dari dalam negeri, hal ini disebut menjadi hambatan para distributor dari sisi produksi. Lanjutnya, penurunan penjualan pada baja impor disebabkan karena adanya pembuatan baja yang dilakukan di dalam negeri. 

"Dari pengalaman sejauh ini, baja yang impornya turun itu baja-baja yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri,” tutupnya. (RAMA)

(Sumber : idxchannel.com)