09 Jul
Aturan Impor 'Post Border' Baru Kemendag Mulai Berlaku Agustus

Suasana bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (15/5/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Sanya Dinda, Selasa, 7 Juli 2020 | 16:01 WIB

JAKARTA, investor.id -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border) yang mulai berlaku Agustus mendatang.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono, penerbitan permendag ini membuat Permendag Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) tidak berlaku lagi. Menurut dia, banyak importir yang tidak dengan benar melampirkan pernyataan mandiri atau self declaration sebagaimana diwajibkan dalam aturan sebelumnya.

“Apalagi dalam aturan sebelumnya, sanksi tidak bisa diterapkan secara penuh. Dengan Permendag 51/2020 ini, pengawasan dan pemeriksaan akan dilakukan bersama-sama dengan tim teknis lain agar celah-celah yang kemarin masih bisa dimanfaatkan pelaku usaha bisa tertutupi,” ucap Very dalam sosialisasi yang dilakukan secara virtual, Selasa (7/7).

Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan menambahkan, dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2020, importir wajib mencantumkan nomor dan tanggal Persetujuan Impor (PI) dan/atau Laporan Surveyor (LS) serta jumlah barang yang akan diimpor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Menurut Pohan, importir dilarang untuk mengimpor barang dengan volume yang melebihi jumlah. Apabila importir tidak mematuhi persyaratan tersebut, pemerintah bisa mengenakan sanksi administratif maupun pidana kepada importir.

“Dalam Permendag 28/2018, belum ada sanksi. Permendag 51/2020 kami harap berdampak pada pelaku usaha yang melakukan usaha tidak sesuai dengan ketentuan,” ucap Pohan.

Selain Permendag 28/2018 dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, menurut Pohan, pemerintah menerbitkan Permendag 51/2020 karena memerlukan mekanisme pemeriksaan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan tata niaga impor post border. Selain itu, pemerintah juga menilai dibutuhkan pemeriksaan atas realisasi impor post border.

Adapun terdapat 20 produk yang diatur dalam Permendag 51/2020, antara lain mutiara, produk kehutanan, dan produk hortikultura. Sementara itu, dua komoditi dikembalikan pengawasannya, yang semula Post Border menjadi Border, yakni besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sesuai dengan Permendag 110/2018, dan ban sesuai dengan Permendag 117/2018.

(Sumber : Investor Daily)